Selasa, 16 Januari 2024

 KELAS X ( KURIKULUM IKM) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : X.2. X.8

4. PERTEMUAN : 1 SEMESTER 2

5. KD : 1.3 BHINNEKA TUNGGAL IKA

6. Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila SMA Fase E Kelas 10 Berdasarkan Elemen

7. Materi






Makna Bhineka Tunggal Ika:

  1. Keberagaman yang bersatu

    Bhineka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan.

  2. Toleransi dan saling menghormati

    Semboyan Bhineka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya.

  3. Persatuan dalam perbedaan

    Bhineka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat.

  4. Kekayaan budaya dan keunikan

    Bhineka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa.

Berikut Fungsi Bhineka Tunggal Ika:

  1. Mempertahankan kerukunan sosial

    Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.

  2. Menghormati perbedaan

    Bhineka Tunggal Ika mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan dalam suku, agama, ras, dan budaya. Semboyan ini mengajarkan pentingnya mengakui dan menghargai hak-hak individu dan kelompok untuk menjalankan kepercayaan dan budaya mereka sendiri.

  3. Membangun persatuan

    Bhineka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Fungsi semboyan ini adalah memperkuat ikatan persaudaraan dan kerja sama antarwarga negara dalam mencapai kemajuan bersama.

  4. Menghargai keanekaragaman budaya

    Bhineka Tunggal Ika mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara warisan budaya yang beragam sebagai identitas bangsa yang kaya dan berwarna.

  5. Memperkuat identitas nasional

    Bhineka Tunggal Ika menjadi simbol dari keberagaman dan persatuan dalam bingkai kehidupan nasional Indonesia. Semboyan ini memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu dalam semangat persatuan, kesetaraan, dan keadilan.

KESIMPULAN
Bangsa Indonesia dan Keragamannya baik dari segi agama, warna kulit, suku bangsa, bahasa, yang kemudian menjadikannya sebagai bangsa majemuk dan berdaulat. Hal ini dapat dilihat dari menuju detik-detik kemerdekaan hampir seluruh anak bangsa yang tergabung dari berbagai suku turut memperjuangkan kemerdekaan.

Senin, 15 Januari 2024

 KELAS XI ( KURIKULUM 2013) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : XI IPS 1 DAN 2

4. PERTEMUAN : 1 SEMSTER 2

5. KD : 1. 2 : PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA SEBAGAI ANUGRAH TUHAN YANG MAHA ESA

6. TUJUAN PEMBELAJARAN :

  •   Menjelaskan Hakikat dan pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia
  •   Menyebutkan perwakilan diplomatik yang menjadi alat bagi berpolitikan luar negeri                       Indonesia
  •   menjelaskan hakikat , arah tujuan dan perkembangan politik luar negeri Indonesia
  •   menjelaskan peran aktif Indonesia dalam rangka perdamaian dunia

7. MATERI :





8. METODE 

Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran

9. STRATEGI :

Stimulation

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Konsep INDONESIA DALAM PERATURAN PERDAMAIAN DUNIA dengan cara : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)

10. PENGEMBANGAN MATERI :

A. URAIAN MATERI LEBIH SEMPURNA DI LENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN ( PPT, dan VIDEO Pembelajaran)

TUGAS : PERSENTASI KELOMPOK

KESIMPULAN:

Indonesia juga terlibat dalam upaya membantu menyelesaikan konflik-konflik regional dan internasional, termasuk menjadi mediator dalam beberapa negosiasi perdamaian. Contohnya adalah peran Indonesia dalam mediasi perdamaian antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF)

Makna Hubungan Internasional Hubungan Internasional merupakan hubungan yang bersifat global meliputi semua semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas – batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional.

Politik luar negeri adalah seperangkat cara/kebijakan/strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. b. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. c. Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional


 
4.4 Mengkaji Peranan organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam meningkatkanhubungan internasional
 
4.5 Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
 
URAIAN MATERI
 Manusia sebagai makhluk sosial, baru memiliki arti apabila bekerja sama dengan sesamanya.Manusia dalam hidup berbangsa dan negara akan dapat melangsungkan kehidupannya jikamengadakan hubungan dengan bangsa lain. Tidak ada satu negara di dunia ini yang dapathidup sendiri dan tidak melibatkan diri dengan negara lain. Karena, pada dasarnya antaranegara yang satu dengan negara yang lain terdapat hubungan saling ketergantungan.Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus

Senin, 20 November 2023

  KELAS XI ( KURIKULUM 2013) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : XI IPS 1 DAN 2

4. PERTEMUAN : 9

5. KD : 1. 2 : Menghargainilai-nilaike-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. TUJUAN PEMBELAJARAN :

· Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa;

· Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan;

· Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan;

· Menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

7. MATERI :









8. METODE 

Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran

9. STRATEGI :

Stimulation

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan cara : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)

10. PENGEMBANGAN MATERI :

A. URAIAN MATERI LEBIH SEMPURNA DI LENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN ( PPT, dan VIDEO Pembelajaran)

TUGAS : PERSENTASI KELOMPOK 

KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini karena dalam sistem tersebut, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.



Senin, 13 November 2023

 KELAS XI ( KURIKULUM 2013) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : XI IPS 1 DAN 2

4. PERTEMUAN : 8

5. KD : 1. 2 : Menghargainilai-nilaike-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. TUJUAN PEMBELAJARAN :

· Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa;

· Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan;

· Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan;

· Menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

7. MATERI :









8. METODE 

Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran

9. STRATEGI :

Stimulation

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan cara : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)

10. PENGEMBANGAN MATERI :

A. URAIAN MATERI LEBIH SEMPURNA DI LENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN ( PPT, dan VIDEO Pembelajaran)

TUGAS : PERSENTASI KELOMPOK 

KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini karena dalam sistem tersebut, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.



Rabu, 08 November 2023

  KELAS X ( KURIKULUM IKM) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : X.7. X.9

4. PERTEMUAN : 9

5. KD : 1.2 UUD

6. Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila SMA Fase E Kelas 10 Berdasarkan Elemen

7. Materi

  • UUD NRI 1945 SEBAGAI KONSTITUSI BANGSA INDONESIA
  • HUBUNGAN PANCASILA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
  • NORMA YANG BERLAKU DIMASYARAKAT
  • KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN UUD NRI 1945 DENGAN PERATURAN UNDANG - UNDANGAN LAINNYA

Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar negara. Dalam arti yang luas: konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah: konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara.

8. METODE 

Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran

9. STRATEGI :

Stimulation

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan cara : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)

10. PENGEMBANGAN MATERI :

A. URAIAN MATERI LEBIH SEMPURNA DI LENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN ( PPT, dan VIDEO Pembelajaran)

TUGAS : PERSENTASI KELOMPOK 

KESIMPULAN

Pasal dalam UUD 1945 banyak yang langsung dengan kehidupan sehari-hari, antaralain:

  • Pasal 27: berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara
  • Pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J: berkaitan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
  • Pasal 2: berkaitan dengan Jaminan Beragama.
  • Pasal 30: berkaitan dengan Bela Negara
  • Pasal 31 dan 32: berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan
  • Pasal 33 dan 34: berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Selasa, 07 November 2023

 KELAS X ( KURIKULUM IKM) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : X.2. X.8

4. PERTEMUAN : 9

5. KD : 1.2 UUD

6. Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila SMA Fase E Kelas 10 Berdasarkan Elemen

7. Materi

  • UUD NRI 1945 SEBAGAI KONSTITUSI BANGSA INDONESIA
  • HUBUNGAN PANCASILA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
  • NORMA YANG BERLAKU DIMASYARAKAT
  • KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN UUD NRI 1945 DENGAN PERATURAN UNDANG - UNDANGAN LAINNYA

Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar negara. Dalam arti yang luas: konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah: konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara.

8. METODE 

Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran

9. STRATEGI :

Stimulation

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan cara : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)

10. PENGEMBANGAN MATERI :

A. URAIAN MATERI LEBIH SEMPURNA DI LENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN ( PPT, dan VIDEO Pembelajaran)

TUGAS : PERSENTASI KELOMPOK 

KESIMPULAN

Pasal dalam UUD 1945 banyak yang langsung dengan kehidupan sehari-hari, antaralain:

  • Pasal 27: berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara
  • Pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J: berkaitan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
  • Pasal 2: berkaitan dengan Jaminan Beragama.
  • Pasal 30: berkaitan dengan Bela Negara
  • Pasal 31 dan 32: berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan
  • Pasal 33 dan 34: berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Senin, 06 November 2023

  KELAS XI ( KURIKULUM 2013) :

1. NAMA GURU : Eliza Afriana, S.Pd

2. MATA PELAJARAN : PKN

3. KELAS : XI IPS 1 DAN 2

4. PERTEMUAN : 7

5. KD : 1. 2 : Menghargainilai-nilaike-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. TUJUAN PEMBELAJARAN :

· Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa;

· Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan;

· Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan;

· Menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

7. MATERI :









8. METODE 

Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran

9. STRATEGI :

Stimulation

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan cara : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)

10. PENGEMBANGAN MATERI :

A. URAIAN MATERI LEBIH SEMPURNA DI LENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN ( PPT, dan VIDEO Pembelajaran)

TUGAS : PERSENTASI KELOMPOK 

KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini karena dalam sistem tersebut, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.