PEMBAHASAN SOAL KELAS 10 1 sd 10
KELAS 10
1. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Kekuasaan Federatife
(2) Kekuasaan Inspektif
(3) Kekuasaan Yudikatif
(4) Kekuasaan Eksekutif
(5) Kekuasaan Legislatif
(6) Kekuasaan Konstitutif
Pernyataan diatas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan yang sering di namakan Trias Politika ditunjukkan oleh nomor …
a. (2), (4) dan (5)
b. (1), (3) dan (5)
c. (3), (4) dan (5)
d. (3), (5) dan (6)
e. (1), (2) dan (3)
2. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif adalah …
a. Mengusulkan RUU dan RAPBN
b. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
c. Mengangkat hakim dan jaksa
d. Mengesahkan RUU menjadi UU
e. Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara
3. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan kewenangan lembaga negara selaku pemegang kekuasaan …
a. Legislatif
b. Eksekutif
c. Konstitutif
d. Yudikatif
e. Eksaminatif
4. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kestabilan nilai rupiah adalah ...
a. Bank Rakyat Indonesia
b. Bank Sentral Indonesia
c. Bank Negara Indonesia
d. Bank Lampung
e. Bank Indonesia
5. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan
pelaksanaan dari kekuasaan …
a. Eksekutif
b. Konstitutif
c. Eksaminatif
d. Yudikatif
e. Legislatif
6. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila adalah ...
a. Kemerdekaan
b. Kemanusiaan
c. Kerakyatan
d. Ketuhanan
e. Keadilan
7. Pernyataan di bawah ini merupakan sikap yang bertentangan dalam mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara ...
a. Bersedia dan siap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
b. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa indonesia
c. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air indonesia
d. Menempatkan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi maupun golongan
e. Ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
8. Dalam Hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang memiliki lebar …
a. 20 mil
b. 200 mil
c. 500 mil
d. 1000 mil
e. 10.000 mil
9. Wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara dalam
kenyataannya wilayah tersebut berada diwilayah negara lain disebut wilayah …
a. Teritorial
b. Kontinen
c. Zona Ekonomi Eksklusif
d. Kontinental
e. Ekstrateritorial
10. Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sebutan (Archipelago) atau negara
kepualauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak …
a. 16.466 pulau
b. 15.466 pulau
c. 13.466 pulau
d. 14.466 pulau
e. 15.466 pulau
PEMBAHASAN SOAL
1.
Kekuasaan federatif
Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan masalah luar negri. Menurut John Locke kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang menjalin hubungan dengan negara-negara lain, antara lain membangun politik luar negeri, membangun liga peran,menyatakan perang dan damai.
kekuasaan inspektif
sebuah lembaga negara yang dimana kemudian memiliki sebuah tingkat kekuasaan inspektif maupun sebuah pengawasan terhadap mengontrol dan juga melakukan pemeriksaan kemudian mengontrol dan juga melkaukan pemeriksaan penggunaan serta pembuatan pertanggungjawab terhadap keuangan
Kekuasaan yudikatif
atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
kekuasaaan eksekutif
Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara
kekuasaan legislatif
Legislatif adalah lembaga yang berperan untuk membuat peraturan undang-undang. Legislatif juga berwenang melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan oleh eksetutif. Di Indonesia, Lembaga legislatif adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
kekuasaan konstitutif
sebuah bentuk dari kekuasaan yang dimana untuk dapat melakukan perubahan dan juga perubahan dari Undang Undang Dasar. Kemudian, dari kekuasaan tersebut menjadi sebuah organisasi besar di indonesia yang dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) yang sebagaimana diberikan penegasan dalam sebuah Pasal 3 ayat ( 1 ) UUD 1945 yang dimana memberikan sebuah pernyataan bahwa dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri kemudian memiliki sebuah wewenang untuk melakukan perubahan dan juga melakukan penetapan terhadap Undang Undang Dasar.
Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.
Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif
sedangkan yang dinamakan sistem pembagian kekuasaan yang sering di namakan Trias Politika menurut ajaran montesque yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Jawaban
C. (3), (4) dan (5)
2.kekuasaan federatif
Kekuasaan federatif
Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan masalah luar negri. Menurut John Locke kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang menjalin hubungan dengan negara-negara lain, antara lain membangun politik luar negeri, membangun liga peran,menyatakan perang dan damai.
Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan masalah luar negri. Menurut John Locke kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang menjalin hubungan dengan negara-negara lain, antara lain membangun politik luar negeri, membangun liga peran,menyatakan perang dan damai.
Jawaban B.Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
3. PASAL 20 AYAT 1
Pasal 20 ayat (1) dan (2) (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Jawaban: a. legeslatif
4. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
jawaban: E. Bank Indonesia
5. Kekuasaan yudikatif
atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Jawaban : d. yudikatif
