Jumat.

Kelas 10 IPS 3 

Kelas 10 IPA 2

Kelas 10 IPA 4

KD. 1.3. Menghargai nilai nilai terkait fungsi dan kwenangan lembaga lembaga negara menurut UUD NRI thn 45 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.

Asalamualaikum anak anak ku kelas 10  wlpn PJJ tetep semangat ya nak dan jgn lupa solat duha dan solat 5 waktu nya yg wajib di kerjakan.

Jumat ini bu eliza akan memberikan materi tambahan di bab 3 tentang lembaga negara. Silakan tuk di baca aja nak. Dan isi absensi di komentar bloger.

MATERI PKN KELAS X BAB III Kewenangan Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD 19

45 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2.   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3.   Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

4.   Presiden/Wakil Presiden

5.   Mahkamah Agung

6.   Mahkamah Konstitusi

7.   Komisi Yudisial

8.   Badan Pemeriksa Kekuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut.

Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

a.      Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).

b.   Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).

c.      MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.

d.   Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

e.    MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2.   Presiden 

a.      Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b.      Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

c.      Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.

1)      Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)

2)      Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))

3)      Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)

4)      Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)

5)      Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)